CSR Program dan isu suap

Hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingannya di sepanjang tahun 2007 juga diwarnai dengan kasus gugatan hukum. Setidaknya ada enam kasus yang mendapatkan perhatian cukup besar dari khalayak, antara lain: pembebasan Newmont Minahasa Raya (NMR) dari tuduhan pencemaran Teluk Buyat; gugatan atas meluapnya lumpur panas Lapindo; tuduhan pembalakan liar kepada RAPP dan APP, perseteruan antara masyarakat Meruya Selatan Jakarta dengan PT Portanigra, dugaan korupsi PT Asian Agri, dan kasus suap perusahaan kepada pemerintah yang melibatkan perusahaan raksasa Monsanto. Selain enam kasus utama ini ada juga sejumlah kasus yang pada akhirnya memungkinkan perusahaan diseret ke muka pengadilan, seperti demonstrasi tuntutan gaji karyawan PT Freeport dan soal kontrak perusahaan sepatu Nike dengan PT Naga Sakti Paramashoes (NASA) dan PT Hardaya Aneka Shoes Indonesia (HASI). Dua perusahaan Indonesia yang berada di bawah Group Central Murdaya, miliki pengusaha kakap asal Indonesia Hartati Murdaya. Untuk kasus pemenangan NMR, terdapat catatan khusus yang sangat menarik.

Memerhatikan bukti dan argumen ilmiah pengadilan akhirnya memutuskan NMR terbebas dari tuduhan pencemaran. Dari lacakan media, terdapat kecenderungan umum bahwa gugatan yang diajukan oleh kalangan LSM lingkungan tidak mampu memenuhi standar ilmiah analisis lingkungan atau terdapat perbedaan standar dengan regulasi lingkungan di Indonesia. Kelemahan ini memang sudah lama diidap rekan-rekan dari LSM lingkungan, yang selayaknya bisa segera diperbaiki agar perdebatan bisa diselesaikan dengan data yang baik.

Mirip juga dengan dugaan pembalakan liar RAPP/APP. Hingga kini persoalannya masih berputar di sekitar tata regulasi mengenai tafsir dan ketentuan mengenai pembalakan liar. Dalam hal ini tampaknya Departemen (atau Menteri) Kehutanan malah memiliki standar yang lebih longgar dari siapapun. Ada bau korupsi di situ, sebagaimana yang diduga oleh banyak kalangan, dan dilaporkan oleh berbagai media massa. Kasus yang sangat memprihatinkan adalah soal klaim kepemilikan lahan di Meruya Selatan, Asian Agri, dan Monsanto, yang lagi-lagi tidak bisa terhindar dari dugaan penyuapan (korupsi) yang dilakukan perusahaan kepada pemerintah atau sebaliknya. Bagaimana pun putusan dan gugatan hukum di pengadilan sebenarnya merupakan palang pintu terakhir dari buruknya hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan.

Sebagaimana halnya dengan bentuk hubungan lain dengan aparat pemerintah, sudah menjadi stigma umum bahwa praktik suap, korupsi, dan kolusi yang pada akhirnya merugikan khalayak banyak sangat sulit dihindari. Kesulitan ini terjadi baik dalam dataran praktik—tentunya membutuhkan studi lebih detail, maupun dari segi persepsi. Hingga kini kalangan masyarakat sipil, media, dan masyarakat awam pada umumnya masih meyakini bahwa hubungan ”mesra” antara perusahaan dengan pemerintah dijembatani oleh praktik suap alias adanya praktik korupsi di sana.